Kolaka Utara – Fraksi Partai NasDem menyampaikan sejumlah masukan dan sorotan penting terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah strategis dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Senin (30/6/2025). Ketiga ranperda tersebut meliputi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Rencana Awal RPJMD 2025–2030, serta Ranperda tentang Perumda Multi Guna Usaha.
Ketua Fraksi NasDem, Busra Daming, S.Pd., M.Pd, menyoroti pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing di dunia kerja, khususnya di sektor pertambangan. Ia mendorong agar pelatihan kerja diperluas, tidak hanya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah, tetapi juga menggandeng lembaga swasta.
“Kami mendorong agar pelatihan kerja diperluas, tidak hanya melalui BLK milik pemerintah, tetapi juga dengan menggandeng lembaga pelatihan swasta. Ini penting agar masyarakat Kolaka Utara punya daya saing yang nyata,” tegas Busra, Selasa (1/7/2025).
Selain itu, Fraksi NasDem menekankan pentingnya memasukkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati ke dalam dokumen RPJMD. Menurut mereka, janji politik merupakan bagian dari kontrak sosial yang wajib diwujudkan dalam program prioritas.
“Janji kampanye tidak boleh hanya menjadi slogan. Harus diwujudkan melalui program prioritas dan arah kebijakan
pembangunan,” ujarnya.
Fraksi NasDem juga mengusulkan agar calon direksi Perumda Multi Guna Usaha wajib memiliki KTP Kolaka Utara sebagai bentuk keberpihakan kepada putra daerah. Di sisi lain, mereka menyoroti perlunya penataan sistem distribusi pangan, khususnya sayur mayur, yang dipusatkan di Pasar Sentral dan melalui uji laboratorium sebelum diedarkan ke pasar.
Tak kalah penting, NasDem menyoroti kondisi Masjid Agung Kolaka Utara yang dinilai memerlukan perbaikan menyeluruh agar kembali optimal sebagai ikon keagamaan dan kebanggaan daerah.
Menanggapi pandangan tersebut, Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. menyampaikan apresiasinya dan memastikan seluruh masukan Fraksi NasDem akan ditindaklanjuti secara serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
“Seluruh janji politik kami sudah diterjemahkan ke dalam RPJMD melalui program, sasaran, dan arah kebijakan yang konkret,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa pelatihan kerja menjadi prioritas pembangunan SDM, dengan perluasan akses pelatihan di sektor pertanian, industri, dan ekonomi digital.
Terkait usulan KTP Kolaka Utara sebagai syarat direksi Perumda, Bupati menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan tetap menjunjung profesionalisme dan keberlanjutan.
“Masjid Agung akan kami revitalisasi sesuai fungsinya sebagai pusat keagamaan masyarakat. Distribusi pangan juga akan kami perketat agar aman, sehat, dan tertib,” pungkasnya. (IS)
