Kolaka Utara – Kemelut harga pupuk subsidi yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) tahun 2025 terus menjadi sorotan. Pasalnya, pupuk bersubsidi mengalami kelangkaan di tingkat petani karena harga terlalu tinggi. Diduga ada permainan harga, sementara stok pupuk justru melimpah.
Di sisi lain, Bupati Kolaka Utara menganggarkan dana APBD sebesar Rp1,7 miliar untuk penyewaan 65 unit mobil dinas, sehingga menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak.
Masalah pupuk ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan petani dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka meminta DPRD Kolaka Utara mencari solusi atas mahalnya harga pupuk subsidi yang tidak sampai ke petani. Wakil Ketua I DPRD Kolut, Muhammad Syair dari Partai PKB, menduga harga pupuk yang beredar di masyarakat sudah naik lebih dari 15 persen. Sementara itu, anggota DPRD Fraksi PDIP, Ansar Ahosa, berjanji akan meninjau langsung jalur distribusi mulai dari agen, pengecer hingga petani, serta meminta Dinas Ketahanan Pangan melibatkan aparat penegak hukum dalam pendataan.
Kadis Perkebunan dan Peternakan, H. Kamal Mustafa, memaparkan tiga langkah penyelesaian: peryama, Memperbarui data RDKK 2024 dan menempelkan data petani penerima di masjid sebagai informasi terbuka.
Kedua, Melibatkan kepala desa bersama masyarakat untuk menebus pupuk bersubsidi dari agen atau pengecer.
Ketiga. Memberi kesempatan petani yang berhak namun tidak mampu membeli pupuk di distributor, agar kepala desa mendata melalui KTP atau KK.
Ketua Apdesi Kolut sekaligus Kades Lambuno, Maskuri, juga menegaskan agar para kepala desa dilibatkan dalam monitoring penyaluran pupuk, sehingga distribusi benar-benar sampai ke kelompok tani. Karena sampai saat ini kami tidak memegang data petani yang pendapatkan pupuk subsidi
Wakil Ketua I DPRD Kolut, Muhammad Syair, menambahkan bahwa keluhan utama petani ada pada tingginya harga pupuk, keterbatasan ketersediaan, serta minimnya keterbukaan data RDKK. Solusi sementara, Dinas Ketahanan Pangan diminta segera menyurati pengecer untuk melaporkan sisa pupuk yang belum tersalurkan, kemudian data itu diumumkan kepala desa agar petani bisa segera menebus jatahnya.
Ironisnya, ketika petani menjerit soal pupuk, Bupati Kolaka Utara justru mengalokasikan Rp1,7 miliar dari APBD 2025 untuk sewa mobil dinas pejabat. IS
