Kolaka Utara – Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nurahman Umar, menggelontorkan Rp1,741 miliar hanya untuk menyewa 65 mobil dinas pejabat selama tiga bulan bikin heboh publik. Bukan hanya dianggap pemborosan dan tak berpihak pada rakyat, kebijakan ini juga membuka borok disharmoni di tubuh pemerintahan daerah.
Wakil Bupati H. Jumarding terang-terangan mengaku tidak tahu-menahu soal kebijakan fantastis tersebut. “Hubungi saja yang menandatangani suratnya atau Bupati, karena tidak ada diskusi dengan saya mengenai arah kebijakan anggaran ini,” tegasnya, Minggu (28/9/2025).
Jumarding bahkan mengaku baru sadar ada proyek sewa mobil miliaran rupiah itu setelah viral di media sosial. “Saya sedang di luar daerah beberapa hari, dan baru kemarin dengar kabarnya,” tambahnya.
Publik makin geram karena kebijakan mewah ini muncul di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Plt. Sekda Kolut, H. Muhammad Idrus, memilih bungkam. “Untuk sementara no comment dulu, biar hari Senin saya pastikan dulu informasinya,” katanya singkat.
Anggota Banggar DPRD, Agusdin, hanya menegaskan bahwa rencana penyewaan mobil memang sempat dibahas. Namun, menurutnya, isu ini sudah telanjur jadi polemik panas.
Dokumen resmi bernomor 000.7/1628/2025 yang ditandatangani Sekda Kolut, menunjukkan surat permintaan sewa mobil kepada PT. Serasi Autoraya (TRAC) Makassar. Surat itu kini menjadi bukti kuat dugaan pemborosan anggaran yang kian memperlebar jarak antara pemimpin daerah dengan rakyatnya sendiri. (IS)
