Kolaka Utara, Senin (23/9) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara (Kolut) menggelar rapat paripurna penting yang membahas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan menjadi landasan strategis bagi pembangunan daerah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kolut, Buhari, dengan menghadirkan para anggota DPRD dan sejumlah pejabat eksekutif Kolaka Utara. Tiga Raperda yang menjadi fokus pembahasan antara lain adalah Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024, Raperda APBD tahun 2025, serta Raperda Kolaka Utara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Ketua DPRD Kolut, Buhari, mengungkapkan bahwa pembahasan kali ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan strategis untuk kemajuan Kolaka Utara dalam waktu dekat. Raperda APBD-P 2024, misalnya, merupakan anggaran perubahan yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan daerah hingga akhir tahun mendatang. Penyesuaian ini sangat diperlukan guna memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ini agenda penting yang menyangkut pembahasan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan sosial. Kami ingin memastikan bahwa APBD-P 2024 dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran,” jelas Buhari.
Di samping itu, pembahasan Raperda APBD tahun 2025 juga merupakan upaya awal untuk merancang anggaran yang lebih matang dalam menghadapi tahun berikutnya. Raperda APBD 2025 ini, jika disetujui dan diimplementasikan dengan baik, diharapkan mampu menjadi instrumen dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kolaka Utara. Raperda APBD ini menjadi pedoman bagi seluruh program pembangunan fisik maupun non-fisik yang akan dijalankan tahun depan.
Selain membahas anggaran, DPRD Kolut juga menyoroti pentingnya kebijakan sosial yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Melalui Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), DPRD berupaya menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang ramah anak, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka.
“Raperda KLA adalah salah satu langkah strategis kami untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak di Kolaka Utara. Ini menjadi komitmen kita bersama dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik,” tambah Buhari.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, Taupiq S., mengungkapkan harapan agar pembahasan ini segera tuntas dan dapat diimplementasikan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Menurutnya, dengan adanya dukungan dari DPRD dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah serta masyarakat, kebijakan-kebijakan ini akan mampu mendorong kemajuan Kolaka Utara yang lebih pesat.
“Kami berharap pembahasan ini bisa selesai tepat waktu, sehingga kebijakan strategis yang dihasilkan bisa segera dijalankan pada 2024-2025. Terutama dalam mewujudkan Kolaka Utara sebagai Kabupaten Layak Anak yang akan berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak-anak di daerah kita ini,” ujar Taupiq.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak tidak hanya penting untuk kesejahteraan anak-anak Kolaka Utara tetapi juga bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, diharapkan inisiatif ini dapat menciptakan generasi yang lebih berkualitas serta menjamin masa depan Kolaka Utara yang lebih baik.
“Semoga pembahasan ini dapat segera diimplementasikan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat,” tutup Taupiq.
Dengan ditetapkannya ketiga Raperda ini, Kolaka Utara diharapkan dapat memiliki landasan hukum yang kokoh dalam mengarahkan pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan anak. Ke depan, DPRD Kolaka Utara akan terus memantau dan mengevaluasi implementasi dari kebijakan ini untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
IS
