Kolaka Utara, Pikiranpembaharuan.com – Anggota Komisi III DPRD Kolaka Utara sekaligus Ketua Fraksi Gabungan Partai Golkar, PBB, dan PPP, Abu Muslim, SH, menegaskan bahwa keterlibatan DPRD dalam menyoroti polemik rotasi dan pelantikan aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang diamanatkan undang-undang, bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Abu Muslim menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai DPRD telah terlalu jauh mencampuri urusan pelantikan ASN yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Saya ingin meluruskan bahwa selama ini banyak yang berasumsi DPRD terlalu jauh masuk dalam urusan pemerintah daerah. Padahal kami hanya menjalankan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” kata Abu Muslim.
Menurutnya, DPRD tidak memiliki kepentingan untuk menyalahkan siapa pun dalam polemik rotasi ASN yang saat ini menjadi perhatian publik. Namun, sebagai lembaga pengawas, DPRD berkewajiban memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menjelaskan, setiap pelantikan ASN juga berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan DPRD.
“Hari ini pemerintah daerah melantik ASN, berarti ada anggaran yang melekat di situ. Karena ada anggaran, tentu DPRD memiliki kepentingan untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Terkait rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut, Abu Muslim menegaskan DPRD justru ingin membantu pemerintah daerah mencari solusi atas persoalan yang terjadi, termasuk terkait pemblokiran Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait sehingga tidak berdampak terhadap pelayanan publik maupun hak-hak ASN di Kolaka Utara.
Penulis: Israil
