Kolaka Utara – pikiranpembaharuan.com – Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (30/3/2026). Selain memaparkan capaian, forum tersebut juga menjadi ruang evaluasi atas kinerja pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Fitra Yudi, didampingi Wakil Ketua Muhammad Syair dan Agusdin, serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa LKPj bukan sekadar laporan formal, tetapi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan selama satu tahun anggaran. Ia mengakui, meskipun sejumlah indikator menunjukkan peningkatan, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dari sisi keuangan, realisasi APBD 2025 tercatat melampaui target. Namun demikian, DPRD menilai efektivitas belanja dan dampaknya terhadap masyarakat tetap perlu diperkuat, terutama dalam sektor pelayanan dasar.
Indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran memang menunjukkan tren membaik. Meski begitu, pemerataan pembangunan antarwilayah dan kualitas layanan publik masih menjadi sorotan.
“Kami menyadari belum semua kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan,” ujar Bupati.
Sejumlah penghargaan yang diraih pemerintah daerah juga diapresiasi, namun dinilai harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan di lapangan.
DPRD mendorong agar ke depan pemerintah daerah lebih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Menutup penyampaiannya, Bupati menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan DPRD sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintahan.
“Sinergi dan kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (IS)
