Kolaka Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara, ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahap akhir penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pemilihan ini diumumkan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) setelah melakukan Verifikasi Lapangan (Verlap) di Dukcapil Kolut pada 29 Oktober 2024.
Kepala Dukcapil Kolut, Drs. Buhari, M.M., mengungkapkan rasa syukurnya karena Dukcapil Kolut menjadi satu-satunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulawesi Tenggara yang melaju hingga tahap akhir penilaian ZI menuju WBK/WBBM. “Alhamdulillah, kami bangga atas pencapaian ini dan berharap tahun ini bisa meraih predikat WBK/WBBM,” ujarnya.
Proses penilaian ZI oleh TPN melibatkan pemeriksaan menyeluruh yang tidak hanya melihat administrasi, tetapi juga mencocokkan kondisi di lapangan dengan data yang telah dilaporkan. Selain itu, tim TPN melakukan wawancara langsung dengan pegawai Dukcapil dan masyarakat yang sedang mengurus layanan kependudukan, untuk memastikan pelayanan benar-benar transparan, bebas pungutan liar, dan responsif.
Buhari juga menjelaskan bahwa Dukcapil Kolut telah menerapkan inovasi pelayanan publik yang dinamakan Si LAKU O2T (Sistem Layanan Adminduk Kolaka Utara Offline Online Terintegrasi). “Inovasi ini dibuat bukan semata untuk mengikuti ajang penilaian ZI menuju WBK, tetapi untuk menyediakan layanan yang mudah, cepat, bebas pungli, dan bisa diakses dari rumah atau kantor desa,” jelasnya.
Dengan adanya Si LAKU O2T, Dukcapil Kolut telah melampaui target nasional dalam kualitas pelayanan, menciptakan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta menghadirkan 12 sub-inovasi yang memungkinkan pengurusan dokumen kependudukan cukup dilakukan di desa atau dari rumah. Buhari berharap, langkah ini tak hanya memenuhi syarat untuk predikat WBK/WBBM, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kolaka Utara dalam hal pelayanan yang transparan, efisien, dan bebas korupsi.
IS
