Kolaka Utara – pikiranpembaharuan.com – Kritik Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, S.E., terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara terkait belum terlihatnya alokasi Bantuan Provinsi untuk Kolaka Utara dalam postur anggaran terbaru, berbuntut respons dari Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Ridwan Badula, melalui platform TikTok.
Pernyataan yang disampaikan Wabup Kolut sebelumnya menyoroti perhatian Pemerintah Provinsi Sultra terhadap daerahnya yang dinilai belum maksimal, khususnya dalam dukungan anggaran pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Pariwisata Sultra memberikan klarifikasi melalui media sosial. Namun, respons tersebut justru menuai sorotan dan kritik dari sejumlah kalangan karena dinilai kurang mencerminkan etika komunikasi pejabat publik.
Salah satu Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara sekaligus Ketua DPD II Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kolaka Utara, Andi Baso Mappanggile, SH, MH, M.Kn, menilai kritik yang disampaikan Wakil Bupati merupakan bagian dari komunikasi antarpenyelenggara pemerintahan yang sah dan konstitusional.
“Kritik itu lahir dari tanggung jawab jabatan dan kepedulian terhadap daerah. Seharusnya dijawab dengan argumentasi yang kuat, data yang terbuka, serta bahasa yang mencerdaskan,” ujar Andi Baso dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan pejabat publik tidak lagi bersifat pribadi, melainkan merepresentasikan institusi. Karena itu, penyampaian yang terkesan emosional dan kurang terukur dinilai berpotensi menurunkan wibawa serta marwah pemerintahan.
Menurutnya, jika kritik tersebut dianggap keliru, maka bantahan seharusnya disampaikan secara elegan melalui paparan program yang telah berjalan, kendala yang dihadapi, serta langkah konkret yang akan ditempuh ke depan.
“Perbedaan pendapat adalah hal lumrah dalam demokrasi. Namun cara meresponsnya akan menentukan apakah kepercayaan publik diperkuat atau justru terkikis,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait polemik tersebut. (IS)
