Kolaka Utara, Pikiran Pembaharuan — Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut dilakukan setelah seluruh rangkaian pembahasan program dan kegiatan di tingkat komisi serta penetapan KUA–PPAS dinyatakan selesai.
Dalam laporannya, Pemkab Kolaka Utara menjelaskan bahwa proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp887,2 miliar, terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp73,2 miliar
Pendapatan Transfer: Rp800,7 miliar, yang meliputi DBH Rp135,3 miliar, DAU Rp430,4 miliar, DAK Rp125,3 miliar, Dana Desa Rp85,9 miliar, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp23,7 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp892,2 miliar, dialokasikan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer ke Desa. Belanja Operasi diperkirakan mencapai Rp654,7 miliar, sementara Belanja Modal mencapai Rp76,3 miliar.
Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap pandangan Fraksi DPRD, dari Fraksi
Fraksi PKB, Pemkab mengapresiasi perhatian Fraksi PKB terhadap keberpihakan APBD kepada masyarakat kecil, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan. Program prioritas yang disoroti seperti penataan drainase Lasusua, revitalisasi Pasar Lacaria, serta penguatan SDM desa disebut telah masuk dalam agenda pembangunan 2026.
Pemda juga berkomitmen meningkatkan PAD melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan optimalisasi aset daerah.
Sementara Fraksi Herindra, Terkait masukan Fraksi Gerindra, Pemda menegaskan bahwa APBD harus berdampak langsung bagi masyarakat. Evaluasi OPD untuk meningkatkan efisiensi birokrasi akan dilakukan mengikuti regulasi.
Masukan terkait penambahan loket obat di RSUD Djafar Harun akan ditindaklanjuti, sementara penanganan ternak berkeliaran dilakukan melalui Satpol PP. Penyaluran bantuan sapi juga diperketat dengan verifikasi lahan dan kesiapan pemeliharaan.
Untuk Fraksi Bintang Pembangunan (KBP) Pemkab memahami pentingnya penataan Kota Lasusua sebagai pusat pemerintahan. Penataan drainase, pengaturan lampu lalu lintas, dan penertiban ternak masuk dalam prioritas pemerintah.
Pemda juga menegaskan dukungan terhadap program Asta Cita Presiden RI, khususnya pembangunan jalan usaha tani dan peningkatan jaringan irigasi untuk memperkuat sektor pertanian.
Fraksi PDI Perjuangan, Pemda mengapresiasi perhatian fraksi terkait penguatan pendapatan dan kualitas belanja daerah. Optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi akan ditingkatkan.
Belanja pegawai dikelola secara proporsional, sementara belanja modal diarahkan pada infrastruktur strategis. Transparansi dana desa dan pemanfaatan SILPA akan terus diperbaiki.
Fraksi Demokrat menekankan kehati-hatian fiskal dan pentingnya fokus pada program prioritas. Pemerintah merespons dengan memastikan penguatan kapasitas aparatur, perencanaan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan APBD lebih tepat sasaran.
Fraksi NasDem mendorong APBD 2026 agar lebih pro terhadap masyarakat menengah ke bawah. Pemkab menegaskan optimalisasi PAD menjadi prioritas, sekaligus memastikan seluruh rekomendasi BPK RI ditindaklanjuti dalam peningkatan tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah. (IS)
