Kolaka Utara, Pikiran Pembaharuan – Bupati Kolaka Utara, Nur Rahman Umar, menyampaikan peringatan keras kepada para pimpinan perangkat daerah dan pejabat teknis yang dinilainya masih bersikap manja, mudah mengeluh, serta kerap menjadikan nama bupati sebagai tameng setiap kali menghadapi persoalan tugas.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa masih banyak pejabat yang mengaku bertanggung jawab penuh atas tugasnya, tetapi pada praktiknya justru mengaitkan setiap kesulitan dengan pimpinan daerah.
“Sedikit-sedikit persoalan dihubungkan dengan bupati. Namanya pimpinan, jangan cengeng, manja, dan tidak bertanggung jawab pada diri sendiri,” tegas Nur Rahman Umar.
Menurutnya, jika setiap persoalan selalu dikaitkan dengan bupati, maka seolah-olah tidak ada pekerjaan di Kolaka Utara yang bisa berjalan tanpa campur tangan kepala daerah. Padahal, banyak urusan teknis semestinya menjadi tanggung jawab pejabat terkait.
“Apakah secara teknis semua juga harus diseret agar bupati ikut bertanggung jawab? Itu ciri pimpinan yang tidak bertanggung jawab dan tidak percaya pada dirinya sendiri,” ujarnya.
“Jangan Kejar Jabatan Kalau Tak Siap Tanggung Jawab”
Bupati juga menegur pejabat yang hanya mengejar jabatan namun tidak siap menjalankan konsekuensi.
“Jangan hanya punya semangat besar mengejar jabatan lalu lupa diri. Mampukah kita bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi kita? Tanggung jawab itu luas,” katanya.
Ia menyoroti masih adanya pejabat yang merasa aman dengan berlindung di balik nama pimpinan, bahkan menjadikan bupati sebagai alasan.
“Selalu berlindung pada: ‘Ini perintah bupati.’ Pernahkah Anda mengerjakan sesuatu yang bukan perintah pimpinan? Jika bukan perintah pimpinan, itu pelanggaran,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa pejabat wajib bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, termasuk ketika berurusan dengan proses hukum.
“Jangan lagi menyandarkan diri pada bupati atau wakil bupati. Memangnya bupati bisa memberi keselamatan kalau Anda melanggar hukum?”
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambamgam. Ia mengaku pernah dipanggil BPK, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga dua kali oleh KPK, namun tidak pernah menyeret nama pimpinan.
“Saya dipanggil berkali-kali, termasuk dua kali oleh KPK. Tapi tidak pernah sekalipun saya menyebut nama pimpinan. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkap bahwa para pemeriksa sempat mencoba membujuknya agar melibatkan atasan.
“Saya dibujuk berbagai cara, tapi saya bilang tidak. Semua yang dilakukan adalah teknis, dan itu tanggung jawab saya.”
Peringatan untuk Pejabat yang ingin lepas Tangan
Bupati menegaskan bahwa jabatan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga risiko.
“Jangan hanya enaknya diterima lalu ketika ada masalah lepas tangan. Untuk teman-teman yang punya niat seperti itu, saya sarankan jangan. Lakukan asesmen diri.”
Menurutnya, kemampuan memimpin bukan hanya soal akademis, tetapi karakter dan integritas.
“Dalam memimpin dibutuhkan karakter yang kuat, dan semuanya bermuara pada tanggung jawab. Ingat, bupati dan wakil tidak bisa melindungi orang yang bermasalah dengan hukum.” (IS)
