Kolaka – Kawasan industri PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) yang tengah dibangun di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mendapat atensi dan dukungan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra. Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh Saenuddin, menyatakan bahwa proyek ini akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara dan harus terus dikawal agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“DPRD Sultra mendorong percepatan pembangunan PT IPIP agar manfaatnya dapat segera dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sultra,” ujar Saenuddin dalam pernyataannya usai melakukan kunjungan kerja di kawasan industri tersebut.
Politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra telah melakukan kunjungan kerja selama tiga hari ke lokasi proyek. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung penerapan strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta mengevaluasi dokumen dan legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di PT IPIP.
“Pertanyaan publik tentang kondisi TKA di area PT IPIP kini sudah terjawab. Dalam kunjungan kerja ini uji petik dokumen TKA telah dilakukan, dan semua TKA terbukti mengantongi dokumen sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saenuddin mengungkapkan bahwa PT IPIP telah menerapkan sistem manajemen K3 yang komprehensif dan sesuai dengan best practices. Hal itu mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan keselamatan kerja, serta keterlibatan aktif dari seluruh karyawan.
“Luar biasa. Semua hal-hal baik kami lihat mulai dari area tempat tinggal karyawan, fasilitas kerja, hingga sistem pengelolaan keselamatan. Kami optimis kawasan ini siap menjadi kawasan industri terbaik,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif demi kelancaran investasi. Menurutnya, isu-isu strategis seperti K3 dan TKA telah diselesaikan dengan baik, dan komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat telah berjalan secara berjenjang dan berkelanjutan.
“Kalau ada kekurangan, mari kita duduk bersama untuk melakukan pembenahan. PT IPIP ini akan menjadi sumber pendapatan APBN dan APBD yang mampu menopang perekonomian bangsa. Ini bukan hanya proyek daerah, tetapi sudah menjadi bagian dari program nasional.” tandas Saenuddin.
Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sultra akan terus mengawal dan melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku, agar kawasan industri ini dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. (IS)
