Kolaka Utara – pikiranpembaruan.com – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara pada triwulan I tahun 2026 masih tertinggal. Hingga akhir Maret, serapan anggaran baru mencapai 12 persen, dengan belanja modal yang masih sangat rendah, yakni 0,60 persen.
Laporan data Realisasi Anggaran (LRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah di awal tahun belum optimal. Belanja operasi tercatat sebesar 15,97 persen, sementara belanja tak terduga dan transfer daerah belum terealisasi.
Di sisi pendapatan, realisasi mencapai 14,90 persen, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup baik di angka 29,35 persen. Namun, capaian tersebut belum diimbangi dengan percepatan belanja, sehingga terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Muhammad Idrus, menegaskan bahwa kondisi ini harus segera dibenahi karena berpotensi menghambat pergerakan ekonomi daerah.
“Evaluasi triwulan I ini menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi hambatan di masing-masing OPD agar segera dilakukan percepatan,” ujarnya dalam rapat evaluasi, Rabu (15/4/2026).
Ia menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah segera melakukan akselerasi realisasi anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Menurutnya, percepatan dapat dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah guna meminimalisir kendala administratif.
Selain itu, kepatuhan terhadap petunjuk teknis dalam pengelolaan dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan bantuan keuangan provinsi juga menjadi perhatian untuk menghindari potensi sanksi.
Pemerintah daerah menargetkan adanya peningkatan signifikan pada triwulan berikutnya agar penyerapan anggaran lebih merata dan tidak menumpuk di akhir tahun.
“Saya minta seluruh kepala OPD, camat hingga kepala bagian selaku pengguna anggaran segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat realisasi,” tegasnya.
Dengan langkah percepatan tersebut, diharapkan belanja daerah dapat berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara. (IS)
