Kolaka Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Paripurna pada Senin (28/4/2025) di Ruang Paripurna DPRD. Agenda rapat meliputi Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru.
Empat Raperda yang ditetapkan antara lain:
Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi
Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
Dalam rapat tersebut, berbagai fraksi DPRD menyampaikan sejumlah sorotan penting terkait pembangunan daerah.
Fraksi Demokrat melalui Fathullah Hasyim menekankan perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di desa-desa. Ia menyoroti pentingnya perbaikan jalan usaha tani, jembatan, dan irigasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meminta transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan dan kesiapsiagaan bencana.
Nasir Banna dari Fraksi PDIP menuntut penyelesaian segera atas temuan-temuan Inspektorat yang masih tertunda untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah. Ia juga meminta peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan pasar desa.
Adi Putra dari Fraksi Gerindra mempertanyakan belum maksimalnya pemanfaatan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Ia juga meminta perhatian khusus terhadap fasilitas wisata Pantai Berova yang belum dikelola dengan baik, serta menyoroti perlunya penataan ulang aset kendaraan daerah agar lebih efisien.
Dari Fraksi NasDem, Busra Daming menegaskan pentingnya pemutakhiran data hasil tambang guna memperkuat klaim bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia juga berharap adanya perhatian khusus terhadap penataan Masjid Agung Bahrurrasyad Wal Ittihad, ikon kebanggaan daerah.
Samsir dari Fraksi PKB mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis terkait berakhirnya masa berlaku sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ia juga mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik, pelabuhan, serta pengembangan sektor pariwisata di Pulau Lusuwo.
Sementara itu, Abu Muslim dari Fraksi Karya Bintang Pembangunan menyoroti pentingnya pengembangan sarana dan prasarana dasar, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Ia juga menekankan perlunya penambahan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas yang masih kekurangan staf.
Rapat paripurna ini menjadi momentum bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kolaka Utara untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang merata, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
IS
