Kolaka Utara, Sejumlah guru di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) mengungkapkan keluhan mereka terkait pemotongan gaji bulanan untuk iuran BPJS Kesehatan. Meskipun mereka rutin membayar iuran tersebut, pelayanan kesehatan yang mereka terima dinilai jauh dari memadai dan tidak sesuai harapan.
Keluhan ini disampaikan oleh para guru saat melakukan aksi protes terkait potongan gaji untuk iuran BPJS yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mereka meminta BPJS untuk segera melakukan perbaikan dalam layanan yang selama ini dirasakan tidak adil. Di Hedung Olah Raga SMP 1 Lasusua, Kolaka Utara, Senin (25/11/2024).
Samsul Bahri, Kepala SMPN 17 Kolut, menyatakan bahwa pelayanan yang diterima oleh para guru, yang merupakan ASN, seringkali lebih buruk dibandingkan dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat non-ASN. Padahal, iuran yang mereka bayarkan setiap bulan, termasuk yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, mencapai lebih dari Rp 200.000.
“Banyak teman-teman yang mengeluh, saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Saya golongan IV, namun pelayanan yang diterima sangat buruk,” ungkap Samsul Bahri
Samsul juga menceritakan pengalaman pribadinya saat dirawat di sebuah puskesmas di Kolut. Ia mengungkapkan bahwa ia ditempatkan di ruang bangsal yang tidak sesuai dengan kondisinya, dan bahkan harus membawa infus saat pergi ke WC yang jaraknya cukup jauh.
Ini yang kami protes kepada BPJS. Bagaimana komitmen mereka dalam memberikan pelayanan kepada kami?” katanya.
Selain itu, Samsul mengungkapkan bahwa di desanya, setiap tanggal 11, ada kunjungan rutin ke masyarakat untuk mengingatkan mereka melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun, para guru yang dipotong gajinya untuk BPJS tidak mendapatkan perlakuan serupa.
“Tidak ada kunjungan seperti itu untuk kami. Bahkan ketika saya pergi ke puskesmas atau rumah sakit, seringkali kebutuhan kami tidak terpenuhi,” tambahnya.
Samsul membandingkan pengalaman pelayanan kesehatan yang diterima saat masih menggunakan Asuransi Kesehatan (Askes), yang ia anggap jauh lebih baik daripada sistem BPJS yang sekarang. Oleh karena itu, ia meminta BPJS untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Ia bahkan mengusulkan agar ada pemisahan loket antara ASN dan non-ASN agar pelayanan bisa lebih efisien.
“Jangan kami yang membayar setiap bulan, tapi ketika tiba di loket, apa yang kami butuhkan sudah habis. Kami harus mencarinya di luar,” tegasnya.
IS
