Kolaka Utara, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Utara langsung merespons aksi unjuk rasa puluhan warga Kecamatan Batu Putih yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Batu Putih pada Rabu siang (04/06/2025).
Wakil Ketua I DPRD Kolaka Utara, Muhammad Syair, S.Sos, mengajak para demonstran untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat DPRD guna mendalami tuntutan mereka. Ia turut didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya, antara lain Drs. Suparman, Ansar Ahosa, S.Sos, Fathullah, Baharuddin, Saifullah, dan Drs. Buhari, S.Kel., M.Si.
“Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab kami selaku perwakilan rakyat, mulai hari ini kami telah menyurati Direktur PT. TMM dan tiga dinas terkait: DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja. Ketiga dinas ini berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan,” ujar Muhammad Syair saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu sore (4/6/2025).
RDP lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 11 Juni 2025 pukul 09.00 WITA, setelah perayaan Hari Raya Idul Adha 1446 H. Agenda utama RDP mencakup:
Komitmen dan tanggung jawab PT. Tambang Mineral Maju (TMM) dalam pemberdayaan pengusaha lokal serta perekrutan tenaga kerja lokal di Kecamatan Batu Putih
Dampak lingkungan aktivitas pertambangan dalam wilayah IUP PT. TMM
Evaluasi penggunaan dan legalitas operasional jetty (pelabuhan khusus) milik perusahaan
Kejelasan hukum atas kepemilikan tanah (jalan) yang dikuasai oknum perusahaan, yang merupakan aset Pemda Kolaka Utara
“Kami berharap setelah menerima surat ini, Direktur PT. TMM dapat hadir langsung dalam RDP di Kantor DPRD,” tegas Syair.
Secara terpisah, Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansar Ahosa, turut membenarkan adanya aksi massa. Ia menegaskan bahwa tuntutan warga meliputi:
Perubahan mekanisme jual beli kargo yang dianggap tidak sesuai aturan
Evaluasi atas tidak dilaksanakannya reklamasi tahunan oleh PT. TMM
Transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)
DPRD Kolaka Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tuntutan masyarakat hingga perusahaan memberikan penjelasan dan tanggung jawab secara terbuka. (IS)
